Sedihnya, keuntungan terbesar dari sepak-terjang Jatam bukan jatuh ke tangan emak-emak (juga anak-anak yang ditenteng dan diseret-seret ikut demo) atau bapak-bapak yang diadu dengan perusahaan tambang, tapi hanya ke aktivis Jatam.
JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) memang organisasi lucu. Rambah situsnya, cermati sembari mengatur napas agar pikiran jernih dan Anda bakal paham apa yang saya maksudkan.
Baiklah. Landasan institusi ini, kata mereka, adalah: “Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan.”
Landasan itu berdasar filosofi: “Terciptanya perlakuan yang adil dan keterlibatan bagi semua orang sejalan dengan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai lingkungan hidup.”
Dengan landasan dan filosofi itu, Jatam menyatakan kegiatan-kegiatannya bertujuan: “Mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan.”
Mari kita bedah tiga pernyataan organisasi mahapenting itu; sembari—untuk saat ini—mengabaikan urusan-urusan semacam nilai-nilai dasar dan etika yang mereka klaim bakal ditegakkan dengan gagah perkasa. Lagipula, bagi yang tahu persis sepak terjang Jatam sejak berdirinya, mudah membuktikan nilai-nilai dan etika yang dicantumkan di situs mereka sekadar pret belaka.
Pengelolaan yang adil dan bijak? Apa konsep dan bagaimana melaksanakannya hingga ke aspek teknis? Sejauh yang saya tahu, pernyataan ini sekadar linduran orang-orang yang merasa sok aktivis. Umumnya mahasiswa (kebanyakan ilmu sosial) yang sekolahnya lebih banyak baca koran dan internet ketimbang textbook; lalu merasa lebih hebat dari para pakar (termasuk di legislatif dan eksekutif) yang telah menyusun UU dan turunannya berkaitan dengan pengelolaan SDA—lebih khusus tambang—di negeri ini?
Jatam jelas tidak memahami atau justru sekadar mencomot kata “pengelolaan” dan mencantumkan sebagai landasan institusionalnya. Rekam jejak mereka sama sekali tidak pernah mendukung satu pun upaya pengelolaan (tambang) yang adil dan bijak. Yang ada, di mana-mana, termasuk yang dibangga-banggakan dipublikasi situsnya, adalah penolakan terhadap pertambangan.
Ini organisasi advokasi atau organisasi anti tambang? Namun, sekali lagi, karena kapasitas SDM-nya yang pas-pasan, kita tidak perlu heran kalau kata “advokasi” yang bermakna sangat luas dan mulia, oleh Jatam dan aktivisnya diringkus dan didegradasi menjadi sekadar to defend (membela)—gawatnya—pendapat keliru mereka sendiri.
Itu soal landasan. Soal, perlakuan yang adil dan keterlibatan semua orang sejalan dengan HAM, 11-12 belaka. Dipraktikkan dengan cara sebaliknya. Dan sangat parah. Adil dan melibatkan semua pihak berarti bersedia duduk bersama mencapai kesepakatan atau ketidak-sepakatan? Hai para Jatamers, tunjukkan satu saja bukti keberanian kalian terlibat secara adil dan melibatkan semua pihak dengan perusahaan/institusi tambang? Nol besar.
Sampailah kita pada kegiatan-kegiatan mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan. Seperti apa nyatanya kegiatan-kegiatan ini? Berkeliling Tujuh Bukit sebagaimana yang dilakukan Siti Maimunah, aktivis Jatam yang sedang sekolah doktoral di Universitas Passau, Jerman (para Jatamers, ini universitas yang studinya difokuskan pada humaniora, hukum, dan ekonomi; sedang yang eksak hanya berkaitan dengan komputasi), dan menakut-nakuti semua orang dengan bencana ekologi akibat tambang. Tahu apa Maimunah tentang ekologi? Agar tak bias dan sekadar nuduh, cek saja latar pendidikan dan kompetensinya.
Ketidak-kompetennya Jatam dan para aktivisnya di isu pertambangan di Tujuh Bukit, dibuktikan dengan pura-puranya mereka tidak tahu bahwa masyarakat yang dikompori menolak operasi tambang (legal) justru banyak yang terlibat mengelola PETI. Sikap ini sekaligus juga menunjukkan, mereka memang tidak tahu apa yang semestinya dilakukan, kecuali menyatakan (dan mengkampanyekan) bahwa tambang—terutama operasi legal dengan skala ekonomis yang terukur—merusak lingkungan dan aneka tuduhan insinuatif lainnya.
Jadi, Jatam ini organisasi apa sebenarnya? Dan para penggiatnya adalah jenis aktivis apa? Check list dengan menggunakan tiga indikator di atas (yang merupakan pernyataan resmi organisasionalnya) mengkonklusi: Jatam adalah organisasi tidak ini-tidak itu dan para aktivisnya sekadar penambang rente dari industri tambang legal. Modal pura-pura cerdas dan radikal memang masih mendatangkan keuntungan di negeri ini.
Tidak berlebihan bila simpulan paling ujungnya adalah: Jatam dan para aktivisnya cuma sekumpulan para munafik dengan ideologi dan implementasi yang compang-camping. Menolak tambang kok masih menggunakan semua produk yang hampir 100% diproduksi dari bahan tambang. Komputer, telepon, hingga sendok dan garpu, bahkan kancing dan ritsleting. Memang, apa sih kebutuhan dan peralatan manusia modern yang bebas dari bahan tambang?
Sedihnya, keuntungan terbesar dari sepak-terjang mereka bukanlah jatuh ke tangan emak-emak (juga anak-anak yang ditenteng dan diseret-seret ikut demo) atau bapak-bapak yang diadu dengan perusahaan tambang; bahkan aktivis Jatam kebanyakan; kecuali hanya ke orang-orang seperti Siti Maimunah. Dengan menjual “seolah-olah berpihak pada orang banyak” dia mendapat segala perhatian dan fasilitas, termasuk beasiswa ke Universitas Passau.
Begitu dia kembali, bergiat lagi menjual klaim peduli masyarakat, naik peringkat sosial hingga masuk ke arus tengah politik, dan berada di lingkaran elit, memangnya Maimunah masih mengingat siapa dua emak-emak yang pura-pura pingsan saat demo menolak tambang di Dusun Pancer?[]
Cerita Tujuh Bukit 