Kuliah 10 Menit Ihwal Media Bodong dan Jurnalis Bujal

SEORANG pembaca situs ini berkomentar. Dia mengeluh, tepatnya protes, terhadap tulisan Main Wartawan-wartawanan di Media-mediaan.

Ikhtisar keberatannya adalah (dengan penyesuaian dari Mbah agar—seperti slogan Tempo—”enak dibaca dan perlu”: Apa tujuan artikel itu ditulis? Menjatuhkan media? Apakah jadi masalah jika media (maksudnya: perusahan pengelola situs berita) yang tidak diverifikasi Dewan pers, tapi menulis berimbang dan tanpa intimidasi (ke sumber berita)? Mengapa hanya satu yayasan media yang disebut? Bagaimana pula dengan blogger dan blog yang mempublikasi berita?

Siapkan kursi empuk, kopi, kudapan, dan kretek (buat yang belum sadar “Merokok Membunuhmu”) sebab Mbah akan memberikan kuliah 10 menit untuk (terutama) media abal-abal dan wartawan jadi-jadian, biar nanti jadi media beneran dan jurnalis betulan.

Satu: Artikel itu adalah edukasi dan pengingatan agar publik menyadari bahwa jurnalis—tanpa debat dan keberatan—diakui sebagai profesi dan media (apa pun itu: teve, radio, cetak, atau digital) menjadi wahana praktik profesionalnya.

Sebagai profesi, aturan (khususnya di negeri ini, dan sebenarnya berlaku global) mensyaratkan ada pendidikan, pelatihan, dan kompetensi (dan akreditasi di Indonesia dilakukan untuk menguji kompetensi). Itu sebabnya, belakangan Dewan Pers dan organisasi kewartawanan bahkan menetapkan jenjang kompetensi profesi ini—masing-masing Kualifikasi I untuk Wartawan Muda; Kualifikasi II untuk Wartawan Madya; dan Kualifikasi III untuk Wartawan Utama. Disandingkan dengan profesi lain, misalnya dokter, kira-kira seperti tingkatan dokter muda, dokter umum, dan dokter spesialis.

Sudah paham ihwal wartawan sebagai profesi dan mengapa harus disyarati pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu agar tak masuk kategori bujal belaka?

Sekarang soal media yang semestinya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). UU Pers hanya menyebutkan bahwa penerbit/pengelola media harus berbentuk badan hukum. Mengapa PT? Karena UU yang lain menyatakan PT adalah badan hukum di Indonesia yang pendiriannya memang ditujukan untuk mencari keuntungan. Yayasan atau koperasi boleh saja menerbitkan dan mengelola media, tapi tentu saja haram hukumnya mencari untung.

Dan, yang lebih penting, badan hukum itu harus didaftar dan diverifikasi oleh Dewan Pers, supaya tak masuk definisi bodong.

Jika belum mengerti juga gentingnya media dan jurnalis yang bukan abal-abal, Mbah andaikan begini: Bayangkan kalau ada yang menggunakan baju putih, membawa stetoskop, dan mengaku-ngaku dokter, lalu memberikan resep, menyuntik, dan belakangan kita tahu ternyata dia cuma tukang jagal sapi alumni Rumah Potong Hewan (RPH) Karangrejo? Buntungnya, tempat perawatan yang diklaim sebagai klinik atau RS, ternyata pula adalah tempat penangkaran tukik. Apes bongkokanlah sesiapa pun yang jadi pasien.

Nah, kini paham kan mengapa media-mediaan adalah tindak pidana dan mengaku-ngaku wartawan adalah kriminal?

Dua: Mbah menulis untuk menjatuhkan media? Wah, ini spekulasi yang dicomot begitu saja dari bakul ikan di TPI Muncar. Pokok soalnya sederhana: media yang benar, sesuai UU Pers dan aturan dari Dewan Pers, diperlakukan sebagai institusi jurnalistik. Keberatan, protes, dan sebagainya, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah yang diatur UU Pers. Yang media-mediaan? Ya, KUHP.

Menggunakan KUHP menyoal bengkok-curang praktik media-mediaan dan wartawan-wartawanan justru menjadi bentuk kepatuhan setiap orang yang menjunjung tinggi hukum di negeri ini.

Tiga:  Tidak masalah media (utamanya cetak dan digital) yang tak terdaftar dan diverifikasi oleh Dewan Pers untuk menerbitkan atau menyiarkan apa pun, termasuk berita. Namun, jika ada keberatan dari subyek atau obyek yang diberitakan, sekali lagi urusannya bukan UU Pers dan ke Dewan Pers, tetapi UU ITE dan Kantor Polisi.

Empat: Mengapa hanya satu media—terkait yayasan—yang disebutkan dalam artikel Main Wartawan-wartawanan di Media-mediaan. Mbah malah mau bertanya balik: kalau satu saja cukup sebagai contoh, mengapa mesti 100, 1.000, atau 100.000? Kayak kurang kerjaan saja.

Lima (yang terakhir): Blogger dan blog yang mempublikasi berita, ya, karena blogger bukan profesional jurnalis dan blog bukan media yang sebenarnya, urusannya adalah UU ITE dan Polisi. Dengan demikian Mbah sudah menyatakan sebagaimana seharus dan semestinya.

Semoga membuka pikiran, akal sehat, mata, dan telinga; sembari menutup mulut mereka yang masih menjadi anggota persekutuan dungu dan cupet.[]

Dungu Paripurna

TIGA hari terakhir Mbah tak berkhidmat urusan kabar dan berita.

Sabana Taman Nasional (TN) Baluran yang mirip lanskap Barat Amerika (begitu kata buku-buku), terlalu indah diganggu urusan remeh-temeh. Banteng-banteng dan kerbau liar yang sudah lama ingin Mbah tengok kelewat seru dilewat gara-gara menengok warta di telepon pintar.

Eh, begitu kembali ke tengah Kota Banyuwangi, Mbah langsung disergap kabar: Senin, 20 Januari 2020, situs Cerita Tujuh Bukit dilaporkan ke Polresta ihwal ujaran kebencian. Pelapornya M. Yunus Wahyudi mengatasnamakan seluruh rakyat Banyuwangi, Poktolak, wartawan, LSM, dan entah siapa lagi. Hebatnya gayamu, Nak!

Tapi, dengan begitu, bertambah lagi pertanyaan bodor di keranjang Mbah: sejak kapan sang Yunus ini menjadi anggota DPRD hingga merasa layak dan sah mewakili seluruh masyarakat Banyuwangi? Dia Ketua PWI, AJI, atau sejenis organisasi kewartawanan lain hingga pede bongkokan mengatasnamakan para jurnalis? Kalau LSM, biar sajalah. Tiga orang pengangguran boleh, kok, bikin LSM. Masing-masing didapuk jadi ketua, sekretaris, dan bendahara, setelah itu pasang logo dan pesan kaus. Resmi, deh, ber-LSM.

Gampangnya mengaku-ngaku wartawan dan ber-LSM sudah jadi pengetahuan umum basi. Sejak reformasi 1998, siapa pun yang nganggur dan kepingin punya sebutan keren, tinggal menyematkan setidaknya tiga jenis klaim: aktivis, wartawan, atau LSM—yang terakhir ini, setiap kali mendengar, suka membuat Mbah ngakak.

Kembali ke Yunus meong Blambangan (coba cek, Walhi Jatim juga resmi menggunakan sebutan ini), alih-alih membuat jerih, pengaduannya ke Polresta Banyuwangi justru bikin Mbah terpiuh-piuh kegelian. Ujaran kebencian? Yunus yang mengaku sudah merembukkan urusan mengadukan Cerita Tujuh Bukit dengan segerombolan orang, pasti asal mencomot terminologi ini.

Sini Mbah kasih tausiah pendek: definisi populer ujaran kebencian atau hate speech adalah “tindakan komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek (ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya)”. Karena negeri ini belum punya definisi baku sendiri, maka pengertian “ujaran kebencian” itu masih disadur dari bahasa Inggris. Tautan hukumnya pasti Pasal 28, Ayat 2, UU ITE dengan pengertian yang diacu dari Pasal 156 KUHP.

Sudahkah tuan meong mempelajari definisi itu dan bagaimana dugaan tindak pidananya dibuktikan? Sejak mula Mbah mengingatkan, yang kelakuannya konyol dan penuh ujaran kebencian adalah pahlawan kesiangan M. Yunus Wahyudi. Bukti permulaannya adalah bui yang pernah dicicipi akibat congor yang diumbar sembarangan. Mau segerobak fakta lain? Unduh saja petantang-petentengnya di YouTube, termasuk yang terakhir fitnah ujaran kebencian terhadap Mbah.

Coba saja cari ahli bahasa yang bersedia bersaksi, bahwa konten Cerita Tujuh Bukit berisi kebencian. Mbah berani memastikan, pakar yang waras dan berakal sehat bakal buru-buru menggeleng. Sebaliknya, membuktikan si meong Blambangan ini sebagai pengujar kebencian, semudah menjentikkan jari ala Thanos.

Bahwa Yunus tampaknya dengan sadar menikmati aksi badut sirkusnya (termasuk banyolan dua hari berturut saat menemui Poktolak penentang geolistrik BSI di Dusun Pancer), patut diduga akibat dia mengidap waham kebesaran, narsis, mengalomania, atau—yang paling ringan—memang tidak tahu diri. Untuk membuktikan dugaan ini, Mbah bersedia membiayai dia konsul ke RSJ terdekat.

Mbah juga rela mengeluarkan dana operasional agar yang bersangkutan ikut kursus peningkatan pengetahuan umum (setingkat Paket A atau B), setidaknya yang populer dan jadi konsumsi sehari-hari. Bikin risih dan malu saja membaca dan menonton dia berulang-ulang menyebut situs Cerita Tujuh Bukit sebagai akun. Begini ya, juragan meong, situs web (web site) dan akun (account) bedanya sama dengan pohon dan daun.

Kalau tidak mengerti juga (sebagaimana sampean tak paham apa sesungguhnya “ujaran kebencian” itu), Mbah angkat dua tangan setinggi-tingginya. Tidak ada lagi yang bisa dikomentari, apalagi diajarkan, pada dungu paripurna tingkat kronis yang sekali tepuk memborong tuntas semua kebodohan.

Yang bikin sedih, untuk waktu lama Mbah tak bakal ketemu pandir di Banyuwangi. Semua sudah dikantongi habis oleh empunya meong Blambangan: M. Yunus Wahyudi.[]

Fitri: Kisah Perih Kasih Tak Sampai

INI bukan roman macam di film Arini, Masih Ada Kereta yang Lewat (1987) atau Ada Apa dengan Cinta? (2002). Kereta masih datang dan pergi dari Banyuwangi—hingga Ketapang; Cinta juga masih begitu-begitu saja: bikin panas dingin, galau-balau, bahkan (kata Payung Teduh) “sedikit cemas, banyak rindunya”.

Dan perempuan itu memang bukan Arini atau Cinta. Dia bernama Fitri. Mengaku asli dari Dusun Pancer (permukiman di pesisir Selatan Banyuwangi yang mulai dihuni saat Pemprov Jatim memberikan tanah di bawah pemangkuan Perhutani pada 1974), ibu rumah tangga, aktivis Kelompok Tolak Tambang (Poktolak) yang menentang operasi tambang di Tujuh Bukit dan sekitarnya, juga Kepala Dusun. Dia mulai mencuat sebagai “selebriti” Poktolak saat meletus goro-goro yang berakhir dengan pembakaran fasilitas eksplorasi PT Indo Multi Niaga (IMN) di Tujuh Bukit pada 2015.

Siapa pun yang melatih Fitri, harus diakui, hingga derajat tertentu, sukses menanamkan radikalisme antitambang, khususnya penolakan terhadap PT Bumi Suksesindo (BSI)—yang mengambil alih konsesi Tujuh Bukit dari IMN dan menaikkan statusnya dari eksplorasi menjadi operasi produksi. Sayangnya, Fitri sesungguhnya (komplet dengan keahlian mengharu-birunya disertai deraian air mata) cuma anti-BSI, bukan tambang, apalagi PETI.

Di keseharian, di Dusun Pancer (yang dipimpinnya), dia justru menutup mata terhadap rajalela PETI di Salakan dan bukit-bukit yang berada di sekitar kediamannya. Dan jika sesiapa pun berkunjung menemui dia, dengan mudah melihat tak jauh dari rumahnya ada gelondong (alat pengolah emas tanpa izin menggunakan merkuri/air raksa) yang bebas melenggang.

Setiap kali ada aksi Poktolak, Fitri yang bukan Cinta dan tak punya Rangga, yang menampilkan diri sebagai salah seorang pemeran utama, memang penuh warna dan kisah dan karenanya menarik dicermati. Ada apa dengan dia, yang sepertinya benci ke sum-sum dan memendam dendam membara terhadap BSI?

Ceritanya jadi seru jika ditarik jauh ke belakang, ke masa awal IMN di Tujuh Bukit, yang mulanya Mbah dengar sepintas dari buah-bual di warung kopi di Pulau Merah. Sambil lalu saja, sebab apa pula pentingnya memamah gunjingan?

Kata yang punya cerita—sembari menumpangkan kaki kanan ke atas bangku warung, sementara Mbah langsung mengambil posisi menelekan kepala ke tangan kiri—, dulunya tak ada yang pernah mereka-reka Fitri bakal jadi pentolan Poktolak, bahkan Kadus. Dia perempuan biasa, anak pantai, agak urakan, dan bahkan senang minuman beralkohol (kontras dibanding saat ini dengan tampilan berjilbab). Yang membedakannya dari perempuan lain seusianya, dia cukup cerdas dan pintar adu silat lidah.

Di masa itu, sekitar periode setelah 2010-an, beber yang empunya kisah, dia sangat kepingin bekerja di eksplorasi Tujuh Bukit. Kalau tidak langsung ke perusahaan induk, tak apalah di kontraktor yang berada di rantai pasok. Disebutlah perusahaan yang “katanya” (ocehan ala kedai kopi tentu tak harus 100% diyakini seketika) dia lamar. Benguknya, lamaran kerjanya ditolak, ditolak, dan ditolak lagi. Padahal, reka si pencerita, Fitri kadung terujung berat dapat sebutan “pekerja di tambang”.

Mbah tentu tidak perlu mempercayai bincang sambil lalu di antara kepulan asap rokok, kopi kental, dan kudapan ditimpai suara ombak dan tawa segerombolan turis di kejauhan dekat lidah ombak Pantai Pulau Merah. Lagipula, kebenarannya pasti bisa diabsahkan atau justru dilepeh sebagai bualan semata dari orang-orang lama di Dusun Pancer dan sekitarnya.

Namun, jika sebagian saja kisah yang tak sengaja turut Mbah simak benar adanya, itu mengkonfirmasi mengapa sikap Fitri terhadap operasi tambang sangat mendua: membiarkan PETI bebas ria beroperasi di Salakan dan sekitarnya—sampai-sampai ada gelondong di dekat rumahnya; sebaliknya gigih lahir batin menentang eksplorasi BSI di kawasan yang sama.

Akar perkaranya memang bukan ideologi yang telah gagal ditanamkan oleh Jatam, Walhi, atau siapa pun dan institusi apa pun yang menjadi dalang di balik tingkah dan laku Fitri. Pasalnya adalah: IMN, kemudian BSI, terlalu naif—mungkin pula bodoh—memetik pelajaran dari kebijaksanaan “orang yang patah hati karena kasihnya tak sampai, apalagi perempuan, adalah musuh yang pahit dan mengerikan”.

Demikian Fitri, jika bincang warung di Pantai Pulau Merah itu mengandung kebenaran. Dan celakalah BSI, juga orang-orang yang berbondong menjadi jamaah Poktolak di belakang Fitri.

Mengikuti pentolan patah hati hampir pasti akan berakhir dengan hati yang luka dan remuk-redam.[]

PETI: Di Manakah Poktolak, Jatam, Walhi, dan LBH?

DI BALIK riuh aksi Kelompok Tolak Tambang (Poktolak) yang sejak Oktober 2019 bikin ramai Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Banyuwangi, menentang geolistrik (bagian dari langkah-langkah eksplorasi) BSI di Lompongan dan sekitarnya, ada isu gawat yang tampaknya sengaja diabaikan. Masalah mustahak ini berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Sudah menjadi pengetahuan umum, sejak akhir 1990-an, hutan di bawah pengelolaan Perhutani di Tujuh Bukit dan sekitarnya tak luput dijangkiti demam emas. Bermula dari “konon” ada yang menemukan emas sebesar anak kambing, sekejap orang ramai masuk hutan dan mulai menggali lobang. Asal ada warna kuning di batuan, termasuk pirit (pyrite atau sulfida besi—FeS2—yang sering juga disebut sebagai “emas palsu”), langsung diserbu dan diolah.

Jangankan praktik menambang yang baik dan benar, aturan hukum pun tak segan diterabas mereka yang panas-dingin digoda disilau logam mulia itu. Alhasil, sudah melanggar wilayah Perhuni, merusak hutan, para PETI juga mempolusi diri dan lingkungannya karena menggunakan air raksa (merkuri atawa Hg) dalam memproses emas dari batuan yang digali.

Perhutani bukan tak pernah bereaksi. Bersama aparat berwenang, Perum ini menggelar penertiban sekitar 2009 hingga 2013. Tapi setelah itu senyap. Lagipula, PETI akhirnya beramai-ramai pindah ke wilayah Salakan, Lompongan, dan Gondoruwo—yang mudah diakses dari Dusun Pancer—karena areal Tujuh Bukit secara hukum masuk konsesi tambang BSI.

Lalu BSI akan melakukan geolistrik di Lompongan, mengusik Poktolak (yang ideologinya “pokoknya tolak penambangan”) dan secara langsung mengancam praktik para PETI. Saat ini berapa jumah mereka yang beroperasi di kawasan itu? Tak ada keseragaman data, baik dari Perhutani, BSI (terutama di area IUP-nya), atau institusi berwenang lainnya.

Tapi sebagai dugaan, “katanya” terdapat tak kurang 200-an lobang tambang PETI di Salakan dan sekitarnya; yang melibatkan sekitar 400–600 penambang (tergantung musim) emas ilegal. Semuanya menggunakan merkuri untuk mengekstraksi emas dari batuan yang ditambang.

Gile bener! Sudahlah soal kerusakan akibat perambahan hutan dan penggalian sembarangan yang dilakukan PETI; tapi bagaimana dengan cemaran merkuri?

Rayuan kilau emas memang bikin gelap mata. Para PETI tak ambil pusing ngerinya horor merkuri yang sudah terjadi di banyak tempat (yang kontemporer mulai dari tragedi Gunung Botak di Pulau Buru hingga terkini di Mandailing Natal, Sumatera Utara).

Ironisnya, masyarakat luarlah, utamanya media, yang cemas terhadap kenekatan (dan ketololan para PETI di Indonesia). Pada 30 Desember 2019, media pretisius dan kredibel, New York Times (NYT), bahkan menurunkan artikel In Indonesia, Outlaw Gold Miners Poison Themselves to Survive. Mengutip seorang penambang ilegal di Sumbawa, NYT menulis, “I have no worry about mercury. I drank it. We gave it to the cows and buffalos. They drank it. Nothing happened. There’s no problems (Saya tidak khawatir tentang merkuri. Saya meminumnya. Kami memberikannya kepada sapi dan kerbau. Mereka meminumnya. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada masalah).”

Apakah kekhawatiran seperti yang diekspresikan NYT tiba juga di Dusun Pancer, ke Poktolak yang Kamis, 16 Januari 2020, masih menggelar drama membentang kain rentang dengan huruf raksasa menolak aktivitas eksplorasi di Salakan dan sekitarnya; serta aktivis dan organisasi advokasi pendukung mereka seperti Jatam, Walhi, dan LBH? Saya tidak yakin. Telah menjadi pengetahuan umum pula, Poktolak dan para penyokongnya hanya senang dan jatuh cinta pada pikiran dan omongan sendiri.

Mereka tak ambil pusing bahwa hanya menyoal operasi tambang legal sembari buta-tuli-pekak terhadap PETI adalah sikap sangat amoral dan tak bertanggung jawab. Apalagi kemudian aktivitas Poktolak menentang geolistrik ternyata juga diikuti mereka yang telah diidentifikasi dan terbukti sebagai PETI. Maka, tak tabu pula, dalam soal praktik dan teror PETI—termasuk di Salakan, Lompongan, dan Gondoruwo—, yang berakal sehat dan waras menyimpul: Jatam, Walhi, LBH, dan bahkan Poktolak, tak beda dengan “anjing terbirit melipat ekor”.

Ompong, ketakutan, tak punya nyali, dan tak punya daya.[]

Main Wartawan-wartawanan di Media-mediaan

GARA-GARA berdebar baca berita dan senja di pantai Pulau Merah yang bikin bungah, terbitlah iseng mencari tahu dua media siber (satu beralamat Bekasi, yang lain mirip organisasi hantu: tak berwujud) pemublikasi tekad Yunus melaporkan Mbah ke pihak berwenang. Astaga! Informasinya hampir membuat terjerembab dari kursi leyeh berpemandangan Samudera Indonesia.

Untunglah, walau masuk definisi aki-aki, Mbah belum tergolong uzur. Kendati, tak urung air kelapa muda yang dipangku memercik, berleleran membasahi t-shirt dan celana.

Situs Radar Nusantara ternyata tidak terdaftar dan diverifikasi sebagai media siber di Dewan Pers. Rasa klobot yang biasanya gurih pun langsung pahit di mulut. Ganti wasangka yang terbit: jangan-jangan situs ini adalah satu lagi tempat berhimpunnya para tukang tipu yang mengaku-ngaku wartawan.

Berprasangka boleh saja. Apalagi kemudian di tautan redaksi dipajang: Diterbitkan oleh PT Media Tama Sarana Informasi dan PT Nadya Radar Nusantara. Penerbit? Dua pula. Memangnya yang dipajang di situsnya adalah digitalisasi edisi media cetaknya? Lebih ajaib, di tautan yang sama dicantumkan rekening PT Nadya Radar Nusantara tapi atas nama Yayasan Radar Nusantara Peduli.

Luar biasa menggelikan. Tipu-tipu yang mengena jika sasaran tak cermat. Dan di negeri ini masih bejibun yang banyak pilong begitu digertak dengan: ‘’Saya wartawan!’’ Dalam soal ini tak gentar tengkingan, Mbah yang cuma lulusan SLTA boleh menepuk dada: modus media-mediaan dan gaya-gayaan wartawan seperti begitu sih sudah zaman old punya. Receh!

Tapi, Radar Nusantara agak sedikit lebih baik dibanding Ekspresi.id yang ternyata blog belaka. Tidak memerlukan waktu semenit untuk tahu sebegitu pandirnya pengelolanya hingga bahkan tidak tahu bagaimana menyembunyikan template yang digunakan; juga profil redaksi yang hanya memajang halaman kosong pemilik blog dan foto hantu.

Kepingin betul Mbah ketemu dengan orang yang mengaku-ngaku wartawan Ekspresi.id biar bisa menoyor kepala kosongnya dan menasihati: kalau hanya blogger, jangan mengaku-ngaku wartawan, apalagi pakai memajang tulisan yang seolah-olah liputan jurnalistik. Menipu pun, biar agak terhormat, tolonglah dengan menggunakan otak.

Jadi, teranglah sudah, Radar Nusantara dan Ekspresi.id bukan media siber. Karena bukan media sebenarnya, sesiapa pun yang mendatangi sumber berita atau hadir di satu peristiwa, lalu menyodorkan identitas atas nama situs dan blog ini dan mengaku jurnalis, pantas ditendang jauh-jauh. Bila perlu, laporkan ke pihak berwenang sebagai percobaan penipuan.

Fakta situs dan blog itu juga menyadarkan Mbah mengapa judul tulisan (haram hukumnya disebut berita) mereka tentang Yunus meong Blambangan akan mengadu ke pihak berwenang sebab keberatan dengan artikel di situs ini, begitu panjang seolah pidato pernikahan. Demikianlah memang mereka yang tidak mendapat pelatihan profesional, apalagi akreditasi wartawan, sebagaimana yang disyaratkan Dewan Pers.

Yang bikin semringah (sementara matahari perlahan tenggelam di Pantai Pulau Merah), karena Radar Nusantara dan Ekspresi.id hanya media-mediaan dan wartawannya cuma gaya-gayaan jadi pewarta, apa yang ditulis tentu tak masuk kategori produk jurnalistik. Tidak dalam lindungan UU Pers dan turunannya. Yang keberatan terhadap apa yang mereka tulis seolah-olah berita, monggo jangan ke Dewan Pers. Alamat yang tepat adalah Kantor Polisi sebab mereka memang masuk golongan kriminal potensial pelaku tindak pidana.

Mbah sendiri memilih mencibir dan mengejek saja. Bangsa badak, kuda nil, dan kerbau biasanya tak mempan jika tidak disetrum sampai kelengar.

Namun, Mbah berharap manajer atau yang bertanggung jawab terhadap hubungan dengan media (tidak terbatas) di BSI membaca artikel ini dan mendapat pencerahan agar besok-lusa tak lagi menanggapi media serta wartawan abal-abal Radar Nusantara dan Ekspresi.id. Kalau mereka tetap sok bekerja mereportase dan ditolak, lalu bereaksi seolah punya hak sebagai jurnalis, seret ke polisi.

Perkarakan biar kapok![]

Katanya Aktivis Jagoan, Kok Cengeng Kayak Anak TK

MBAH sedang berdebar-debar karena pemberitaan salah satu situs berita lokal Banyuwangi. Ada dua sekaligus, mirip kerja borongan.

Tajuk berita yang bikin Mbah makan enak dan tidur nyenyak itu (aki-aki biasanya kalau berdebar bawaannya ngantuk dan lapar) masing-masing: Merasa Dicemarkan Nama Baiknya, Yunus Wahyudi Si Macan Blambangan Segera Laporkan Akun ‘’Mbah Kangkung’’ dan M. Yunus Wahyudi, ‘’Bukan Hanya Saya, Walhi & Jatam Juga Disudutkan Oleh Akun Mbah Kangkung’’. Judul beritanya panjang amat ya? Apa wartawannya kurang pelatihan dan vitamin otak?

Mumpung Mbah sedang enak hati, kantong tidak inflasi, dan angin sepoi Pantai Mustika bikin segar, tak apalah memberi sedikit tausiah akal sehat dan kewarasan buat meong Blambangan ini. Begini, Nak Yunus, kata anak-anak belia milenia yang main twitter, “Bodoh itu memang gratis, tapi janganlah diborong sendirian. Nanti yang lain nggak kebagian.”

Nama baik yang dicemarkan. Orang linglung mana yang bilang sang Yunus ini punya nama baik? Mohon sesiapapun yang melek teknologi dan ada di dekatnya untuk mengajari cara googling, supaya dia bisa mengecek jejak digitalnya. Sekalian juga dipandu ke YouTube, menonton rekaman koar-koarnya yang konsisten mencla-mencle.

Bila sudah, tarik nafas panjang, tutup mata, berdoa, dan simpulkan: Apakah nama baik itu urusan perasaan sendiri atau simpulan dari seluruh adab, laku, tingkah, dan omongan yang—sayangnya—sulit disembunyikan di abad digital ini? Melaporkan Mbah mencemarkan nama baik dengan sejarah perilaku yang justru sebaliknya, cuma mengundang kekehan aparat berwenang.

Tak apalah, membuat orang tertawa bisa mendatangkan pahala. Walau, memang tidak memperbaiki kelakukan dan buah mulut. Apalagi reputasi.

Ujaran kebencian. Agak pening juga mencari-cari ujaran kebencian dari tulisan-tulisan yang Mbah buat? Di manakah barang itu berada? Mengejek dan menertawai penambul memang berserak. Tapi benci? Emang aktivis atau lembaga advokasi yang ngawur itu adalah pacar yang habis mutusin Mbah lalu mesti diujari kebencian?

Situs “Cerita Tujuh Bukit” dibuat oleh perusahaan tambang. Ini dia. Belum-belum sudah menyebarkan hoaks. Perusahaan tambang yang mana yang bikin situs ini? BSI? Enak saja, asal berbeda pendapat, yang dituduh BSI. Apa belum kapok dengan urusan hukum karena terlanjur asal nyeplak? Mau masuk bui lagi kalau perusahaan tambang entah mana yang dituduh menuntut bukti dan melaporkan ke pihak berwenang?

Menyudutkan Walhi dan Jatam. Tidak usah mengatasnamakan Walhi dan Jatam, sebagaimana Anda biasanya berkoar-koar atas nama rakyat Banyuwangi di segala tempat dan waktu, setiap kali ingin cari perhatian. Kenapa tidak sekalian mengikutsertakan The Jakarta Post (TJP) dan seluruh mahluk (hidup maupun tidak), yang langsung atau tidak turut terkena kritisi dan kritik Mbah?

Walhi dan Jatam bisa membela institusinya sendiri. Lagian, dalam kasus yang Mbah sorot, mana berani dua institusi ini banyak mulut. Mereka, dengan adanya video rekaman kejadian yang sudah beredar luas, tahu persis kampanye ada emak-emak jadi korban aparat berwenang di demo anti geolistrik, dasarnya cuma karangan belaka. Hasil dari laporan lapangan yang tidak mereka lihat dan rasakan sendiri.

Dua institusi itu hanya malu minta maaf secara terbuka atas dusta mereka. Yang waras dan berakal sehat juga pura-pura memaklumi saja.

Nak Yunus yang bodohnya makin bikin gemas (Mbah perlu sejenak istirahat karena tak kuat menahan tawa), menyeret-nyeret Walhi dan Jatam hanya menunjukkan Anda sedang menghibur diri supaya tampak sama pentingnya dengan dua lembaga ini. Sama dengan koakan (ini artinya suara burung gagak) melaporkan ke Presiden ihwal aksi di Dusun Pancer saat pidato di hadapan massa tolak tambang.

Aktivis jagoan kok tingkahnya seperti anak TK. Baru di-jiwit sedikit ngadunya ke mana-mana. Minta bantuan teman pula. Padahal menghadapi Mbah gampang saja: Bikin tulisan bahwa yang Mbah publikasi keliru, lengkap dengan fakta-faktanya, dan siarkan. Pernyataan ke pewarta dan media, terlebih konferensi pers? Cengeng amat.

Itu saja dulu dari Mbah. Sudah waktunya kopi dan kudapan sore yang lebih penting daripada mengurus aktor drama tak penting seperti Anda.[]

Hore! Berwisata Tambang ke Tujuh Bukit

TUGAS paling menjengkelkan di masa SD adalah pelajaran mengarang. Musababnya: batasan kurikulum diperparah pas-pasannya imajinasi sastra Ibu/Pak Guru.

Betapa menyebalkan setiap tahun, menjelang libur, PR mengarang yang diberikan—dan harus disetor bersamaan dengan mulainya masa sekolah— paling banter berputar pada dua topik: kalau bukan libur ke rumah nenek, maka wisata ke pantai. Tiga tahun, setidaknya sejak kelas 4, menulis rumah atau pantai yang itu-itu juga memang bikin mules.

Kawan yang agak kreatif, saat kelas 5, memilih topik berlibur ke rumah nenek dan memasukkan karangan hanya satu kalimat: “Kami tidak pernah berlibur ke rumah nenek karena mereka sudah meninggal dunia.” Dia sukses mendapat jeweren dan berdiri di samping papan tulis hingga lonceng pelajaran usai.

Kreativitas yang sama dipraktikkan kawan lain yang sohor sebagai pemalas bikin PR. Topiknya wisata ke pantai. Hasilnya, dua kalimat: “Di liburan sekolah kami sekeluarga berwisata ke pantai. Karena sedang musim hujan dan ombak, akhirnya piknik dibatalkan.”

Dua kawan itu belakangan meneruskan sekolah hingga perguruan tinggi di jalur eksakta dan—sepengetahuan saya—tak pernah terdengar berhasil menulis sepenggal pun karangan. Tentu surat cinta penuh kembang dan kupu-kupu tidak masuk hitungan.

Dalam pelajaran membual, Mbah boleh menepuk dada. Kesayangan Ibu Guru (yang kebetulan cantik, baik hati, penuh perhatian—kalau dipikir-pikir, barangkali Ibu Guru ini adalah cinta pertamanya Mbah) dan selalu dapat pujian. Lagipula, apa susahnya bercerita?

Bukan karena dapat tugas bikin karangan lalu baru saja Mbah ikut wisata tambang—kerennya: mine tour—di BSI. Sebenar-benarnya pula, jalan-jalan di operasi Tambang Tujuh Bukit ini kebetulan saja. Mbah tanpa sengaja ikut rombongan warga yang mendadak meriah kepingin tahu isi perut BSI setelah goro-goro geolistrik yang masih terus dihadang dan diprotes di Lompongan.

Biasanya yang plesiran harus merogoh kocek. Eh, wisata tambang di BSI sudah gratis, dapat kudapan, makan siang, setelah itu dikasih pula buah tangan (Mbah beruntung dapat tumbler).

BSI nyatanya tidak seseram hantu blau seperti yang belakangan wara-wiri di media sosial. Begitu masuk kawasan operasi perusahaan, para wisatawan tambang (yang bersama Mbah umumnya warga Sumberagung—cukup banyak dari Dusun Pancer) diterima di Kantor Departemen External Affairs (EA), ikut induction (penjelasan), mengenakan Alat Pelindung Diri (APD)—sepatu tambang, rompi, kacamata, dan helm—, lalu naik bus 4×4 (asyik kan?) mengunjungi seluruh areal utama tambang.

BSI nyatanya tidak seseram hantu blau seperti yang belakangan wara-wiri di media sosial. wisata tambang di Tujuh Bukit menunjukkan semua tempat yang selama ini hanya bisa Mbah bayangkan.

Ada pemandu dari BSI yang memberi penjelasan sepanjang pelesiran berlangsung. Wisatawan dadakan seperti Mbah pun boleh bertanya sepuasnya.

Biar tak jadi iklan BSI, pendek kata, wisata tambang di Tujuh Bukit menunjukkan semua tempat yang selama ini hanya bisa Mbah bayangkan sambil menyedot klobot atau pas menyiangi tanaman cabe.

Dari tambang terbuka (namanya pit) melihat alat berat menggaruk batu (ada lagi namanya: ore), yang lalu diangkut ke OPP (Ore Processing Plan). Di sini batu diremukkan (crashing) menjadi sebesar 5–7 cm, diaglomerasi (direkatkan dengan semen), lalu dibawa ke leach pad untuk dihampar.

Hamparan batuan itu kemudian dialiri dengan solusi, lalu ditampung dalam kolam untuk kemudian ditarik kandungan logam berharganya hingga akhirnya keluar sebagai bullion (emas yang masih bercampur logam lain). Fasilitas ini namanya ADR (Absorption, Desorption, and Recovery). Yang sebelumnya batu, setelah masuk OPP dan keluar dari ADR sebagai bullion, masih harus dikirim ke fasilitas pemurnian milik Antam untuk dijadikan emas kadar 99,99%.

Puas lihat bagaimana batuan diubah jadi emas, para wisatawan tambang dibawa melihat fasilitas pembibitan untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan, hamparan hijau royo-royo yang sebelumnya adalah areal gersang, pengelolaan air, hingga infrastruktur seperti masjid, mess hall (restoran ala tambang), camp karyawan, pengelolaan sampah (termasuk domestik), dan banyak lagi.

Dalam tiga jam wisata tambang, otak tua Mbah tuntas dibikin terang banyak hal yang jadi sorotan umum berkenaan dengan Tambang Tujuh Bukit. Mana yang fakta, sekadar dugaan, atau justru halusinasi.

Nah, menurut hemat Mbah, dengan pikiran terbuka dan kewarasan yang awas, baik pendukung, mereka yang bersikap netral, atau bahkan penolak tambang, perlu memanfaatkan mine tour yang sudah menjadi agenda tetap BSI ini. Sebab dengan tahu dan paham bagaimana tambang dikelola dengan benar, kita dapat menilai industri ini dengan cara pandang yang adil.

Kan hanya beo yang suka berkoar tanpa pikiran dan akal?[]

Surat dari Ulat Bulu

TUKANG cari perhatian (attention seeker) memang gatal-gatal jika dia dan atraksinya—yang dikira mengundang ‘’wow’’—diremehkan. Padahal memang leceh belaka.

Begitulah yang terjadi dengan yang mulia M. Yunus Wahyudi. Dia rupanya membaca Pahlawan KW5 Itu Bernama M. Yunus Wahyudi, menggelinyau tak tahan dan akhirnya mengirim surat elekronik. Pendek saja: “Monggo ketemu dengan saya jgn bicara yg berani di pantat tunjukkan bahwa kamu laki2 itu baru namanya hebat”  (dikutip sebagaimana sejatinya).

Nada suratnya tidak marah (‘’monggo’’ adalah ekspresi halus dalam bahasa Jawa). Lebih tepat ditafsir sebagai kebingungan sembari mati-matian ingin mengesankan dia tetap pendekar tanpa tanding. Iyalah…. Harimau Blambangan!

Nyatanya, dengan membaca surat elektroniknya, keyakinan saya kian pasti bahwa selain narsis, saat pelajaran tanda baca dia rupanya bolos melulu. Anak SD dengan ponten 6 untuk bahasa saja tahu persis, kalimat yang hanya terdiri dari beberapa kata itu sungguh bikin pening. Mungkinkah sebab keypad telepon pintar atau komputer yang dia gunakan sedang error?

Melihat “tampilan panggungnya” saat berorasi di Dusun Pancer, juga video-video narsisnya di YouTube, harus diakui kehebatannya dalam berbahasa sangat konsisten. Hiperbolis, melungker-lungker tak ketahuan juntrungan, dan tanpa tanda baca. Klop! Bukan dosa keypad, tapi dari asalnya yang bersangkutan memang terlanjur miring.

Tapi perlukah Mbah menanggapi surat elektronik pahlawan kesiangan itu? Mula-mula Mbah berpikir buat apa mengurusi ulat bulu. Bikin geli saja, alih-alih membuat takut. Ihwal geli ini, lebih baik dicambuk daripada menanggung derita terpiuh-piuh. Cukuplah kesengsaraan menonton video-video lebay bombay-nya (padahal sekadar memuaskan keingintahuan apa hebatnya orang ini) yang menunjukkan betapa gampangnya dia menjilat liur dan iler yang sebelumnya sudah diludahkan.

Berapi-api menyerang NU. Eh, setelah itu memuji-muji setinggi langit. Usut-punya usut, ternyata bokongnya sudah disambet Banser. Berbuih-buih mengecam Bupati, tak lama kemudian berbunga-bunga menyampaikan sebaliknya. Lha, ini jenis orang seperti apa? Lidahnya kok lebih beracun dari kadal gurun atau komodo?

Darinya, ketimbang meladeni persilahkan bertemu, saya memilih menasihati kucing pengkolan yang merasa harimau itu. Bertemu juga tak akan menambah keimanan, apalagi isi dompet.

O, jangan pula repot-repot mencari tahu pengertian beberapa kata di sini yang pasti membuat Anda pening.

Begini, tuan gerinyau, tidak usah merepotkan apakah Mbah ini laki-laki atau bukan. Mbah sudah pasti aki-aki yang tidak terganggu dan tidak tertarik dengan tantangan dari tukang cari panggung. Lagipula, bila terbangun pagi dengan gembira dan ada ilham untuk berela hati bertemu dengan pemilik lidah kadal, Mbah pasti menenteng obat anti agas.

Serangga, terutama yang membawa akibat sangat buruk terhadap manusia, jika tak bisa diusir, memang harus segera dipites. Ulat bulu, apalagi bila populasinya meledak dan menginvasi ke mana-mana, mesti langsung ditangani saksama agar “dot” sesingkat-singkatnya.

Nasihat untuk ulat bulu tak perlu panjang: pusatkan saja pikiran dan perhatian pada dugaan-dugaan pidana yang kini datang berendengan, terutama fitnah selongsong peluru yang dilontarkan berapi-api (tanpa pikir) di pidato omong kosong di hadapan massa Kelompok Tolak Tambang di Dusun Pancer. Pula, konon kabarnya, sebakul sangkaan penipuan dari sejumlah orang (perempuan pula) karena laku lancung.

O, jangan pula repot-repot mencari tahu pengertian beberapa kata di sini yang pasti membuat Anda pening. Kata-kata itu hanya ditujukan untuk mereka yang waras dan punya akal sehat.

Akan halnya Mbah? Musim durian sudah tiba. Sedapnya![]

Durian Sikasur

Reportase Dusta dari Laporan Bohong

THE JAKARTA POST (TJP) semestinya koran prestisius. Diterbitkan dalam bahasa Inggris—dan nyaris satu-satunya yang konsisten di negeri ini—, selain menjadi rujukan utama ekspatriat di Indonesia (umumnya Jakarta), media ini jadi bacaan bergengsi kalangan atas yang paham bahasa Inggris.

Maka berita Banyuwangi villagers safeguard mountain range agains gold exploration yang ditulis Aman Rochman dan Karina Tehusijarana, Rabu (15 Januari 2020), yang—antaranya—menceritakan polisi bentrok dengan masyarakat (faktanya: sejumlah warga yang berhimpun di Kelompok Tolak Tambang/Poktolak—banyak di antaranya justru berasal dari luar Desa Sumberagung), sungguh mengundang takjub sebab keamatiran dan kesembronoannya. Mengutip Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Tri Jambore Christanto, TJP menulis dua orang perempuan (dari Poktolak) menjadi korban aparat kepolisian dan harus diangkut ke RS.

Standar jurnalistik TJP rupanya sedang jongkok. Peristiwa yang didramatisasi Walhi Jatim—sebelumnya sudah didahului Jatam lewat akun twitter-nya—terjadi Sabtu, 11 Januari 2020 lalu tetapi baru diberitakan empat hari setelah kejadian. Di antara waktu terjadinya peristiwa dan pemberitaan TJP, rekaman fakta ulah emak-emak ala “drakor” itu sudah jadi konsumsi umum. Di tulisan Drama Emak-emak Caper Ala Jatam (juga diunggah di situs ini di hari kejadian), videonya jelas-jelas menunjukkan yang mengaku korban bahkan sama sekali tidak disentuh oleh polisi yang berjaga.

Walhi Jatim tak pelak hanya memamah-biak twitter Jatam dan laporan burung hantu dari sekitar Dusun Pancer. Sungguh disayangkan. Di awal-awal berdiri hingga beberapa tahun ke belakang (sebelum Walhi bergenit-genit dengan politik), organisasi ini punya kredibilitas tinggi. Tokoh-tokohnya dikenal berintegritas, tidak mudah menyerah, dan lurus. Generasi Walhi kini? Tampaknya tinggal diisi sekumpulan anak muda yang belum menuntaskan masa puber. Emosional, pendek pikir, dan doyan menyebar spekulasi, bahkan dusta.

Saya menghindari menyematkan “dungu” ke Tuan Direktur Eksekutif Walhi Jatim yang bohongnya tertangkap basah ini. Dungu dapat dimaafkan, tetapi dusta ada konsekuensi sosial dan hukumnya. Mudah-mudahan polisi (khususnya Polda Jatim) tidak terlampau tipis kuping (sejujurnya, saya berharap sebaliknya) lalu mentersangkakan dia dengan sejumlah ancaman ngeri-ngeri sedap: UU ITE hingga tindak pidana menyebarkan kebohongan yang (potensial) menyebabkan keonaran.

Mudah ditebak arah isunya. Jika Polda sampai mentersangkakan Direktur Eksekutif Walhi Jatim, yang bersangkutan bakal bikin drama berlara-lara. Dikriminalisasi-lah, korban para kapitalis tambang-lah, dan template khas klaim aktivis yang baru sadar letak otak ada di kepala setelah ditempeleng dengan keras.

Yang kurang, apa kata dua perempuan yang disebut korban dan saksi mata—sesuatu yang vital dan fatal diabaikan oleh jurnalis dan koran sekualitas TJP

Lalu bagaimana dengan TJP? Masalahnya adalah: apakah koran ini akan berlapang dada mengakui kesalahannya atau berlindung di labirin UU Pers? Terlebih, melihat ada kutipan dari Manajer Communication Affairs BSI, TJP mudah berkilah sudah menulis berita dengan seimbang. Ada pernyataan Walhi Jatim, ada bantahan dari polisi, dan ada kutipan BSI. Yang kurang, apa kata dua perempuan yang disebut korban dan saksi mata—sesuatu yang vital dan fatal diabaikan oleh jurnalis dan koran sekualitas TJP. Dan patut diduga, isu korban ini juga tidak dikonfirmasi ke BSI sebagai subjek dari seluruh substansi pemberitaan TJP (kecuali jika manajer yang dikutip menghindari memberikan komentar terhadap soal ini).

Dua wartawan itu bahkan malas sedikit meluangkan waktu untuk browsing (mengingat kejadiannya sudah lewat beberapa hari), sekadar mengecek lalu-lintas faktanya di dunia maya. Masak jurnalis dari media top mesti diajari, bahwa jagad digital telah dengan kejam meringkus jarak dan waktu sehingga banyak kejadian—buruk sekalipun—yang di-live atau diketahui publik hampir seketika.

Jurnalisme warga (citizen journalism) sudah menjadi praktik umum global. Masak pewarta profesional kalah dengan remaja belia yang hanya coba-coba jadi reporter, menulis di facebook atau blog, soal bagaimana meliput dan menulis berita yang komprehensif dan bermutu tinggi?

Simpulannya: dua jurnalis TJP yang menulis berita dari sumber yang jelas juga hanya mengutip; serta redaktur yang memeriksa dan memutuskan beritanya layak dipublikasi; sukses mendegradasi TJP dari media yang punya standar kualitas tertentu menjadi hanya sekelas pamflet kampanye Walhi.

Apa mereka tidak malu, ya?[]

Rumus Kedai Kopi Penolak Tambang

Setelah kopi dan kudapan selesai dihajar, semua orang sudah kecapean, aktivis Jatam, Walhi, dan lembaga-lembaga sejenis biasanya diam-diam beranjak dan pergi. Mereka yang tertinggallah yang terpaksa harus memikul dan bertanggung jawab serta membayar apa saja yang menjadi konsekuensi.

DI KEDAI kopi pengunjung bisa mendadak jadi “pakar sesuatu”. Lemparkan isu Pilkada ke tengah lima orang yang reriungan menghadapi kopi dan kudapan, niscaya bakal ada minimal 30 analisis—dari konyol hingga konspirasi tingkat tinggi—yang dihambur.

Jatam, Walhi, dan lembaga advokasi sejenis tahu persis dan biasa menggunakan “rumus kedai kopi” itu. Apalagi, di kebanyakan tempat di Indonesia—di mana masyarakatnya masih kategori post traditional society sebagaimana yang dirumuskan Anthony Giddens—rumus ini mudah direplikasi ke skala yang lebih besar: komunitas, masyarakat, bahkan negara. Modernitas telah menyediakan alat ideal: internet dengan turunannya—facebook, twitter, Instagram, dan sebagainya.

Keriuhan di operasi Tambang Tujuh Bukit yang kerap dijadikan isu sebenarnya adalah operasi “kedai kopi” Jatam, Walhi, dan organisasi kerabat-kerabatnya. Lempar isu ‘hutan di wilayah ini adalah kawasan lindung’, misalnya, orang banyak geger tanpa terlebih dahulu dengan cermat memeriksa yang mana sebenarnya yang disebut bagian hutan yang dimaksud. Pokoknya, seolah seluruh hutan di Tujuh Bukit adalah hutan lindung. Titik.

Jatam, Walhi, dan Lembaga-lembaga serta aktivis sedulurnya sudah mencapai tujuan. Orang bingung gampang diprovokasi dan diarahkan, bahkan hingga mencapai taraf merusak sembari tutup mata-kuping-mulut.

Ceburkan lagi rumor penambangan di Tujuh Bukit bakal membuat seluruh gunung sirna. Hilanglah benteng alami penghalang jika mendadak ada tsunami yang menghempas. Orang banyak, yang menggigil ketakutan, bersigegas setuju dan ramai-ramai mengamuk.

Memang begitulah yang dituju aktivis dan organisasi penganut “rumus kedai kopi” (semacam Jatam, Walhi, dan kawan-kawan) ini.

Otak bisa majal dan gagal pikir ketika membayangkan hantaman tsunami. Luput mencari tahu bahwa tinggi Tujuh Bukit mencapai 485 mdpl; dan bahwa setelah penambangan selesai (sesuai dengan seluruh dokumen yang bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa saja) punggung gunungnya berkurang hanya kurang dari 100 m. Catat: punggung gunung, sebab BSI hanya mencoak punggung, bukan meratakan gunungnya. Yang dicoak pun setelahnya direklamasi dan direhabilitasi.

BSI adalah satu-satunya perusahaan tambang yang membuka kesempatan siapa pun untuk melihat operasinya melalui program mine tour yang dilaksanakan setiap tengah minggu

Biar makin seram, dipublikasi pula bahwa operasi tambang di Tujuh Bukit mempolusi lingkungan dengan limbah buangan.

Kampanye itu pasti datang dari otak yang kurang vitamin. Tidak mengapa, sebab tahu apa para aktivis (yang biasanya tampak seperti tak mandi dua hari biar terkesan bekerja keras demi kemaslahatan negeri) dan institusinya terhadap metode heap leach yang saat ini digunakan di Tujuh Bukit, yang membuat tak ada sama sekali buangan tambang (tailing).

Belum cukup? Disebar pula tuduhan flora dan fauna menghilang akibat operasi tambang Tujuh Bukit. Begitu disodori fakta hasil sensus flora dan fauna yang dilakukan otoritas berwenang dan lembaga independen; juga diundang melihat langsung (BSI adalah satu-satunya perusahaan tambang yang membuka kesempatan siapa pun untuk melihat operasinya melalui program mine tour yang dilaksanakan setiap tengah minggu), mereka berkilah: haram hukumnya bekerja sama dengan perusahaan tambang.

Untunglah belum keluar insinuasi operasi tambang Tujuh Bukit mengakibatkan ekonomi masyarakat di sekitar berantakan dan kemiskinan kian merajalela (isu ini biasanya menjadi salah satu senjata favorit Jatam). Sebab, jika ada aktivis atau institusi advokasi yang berani menyiarkan duga-duga tidak mendasar itu, mereka layak disumpal dengan data, termasuk  dari lembaga independen yang sama sekali tidak bersentuhan kepentingan atau kerja sama dengan perusahaan tambang.

Mengingat yang dipraktikkan adalah “rumus kedai kopi”, setelah kopi dan kudapan selesai dihajar, semua orang sudah kecapean, lanjutannya bisa diduga. Aktivis  Jatam, Walhi, dan lembaga-lembaga sejenis biasanya diam-diam beranjak dan pergi. Datang penuh riuh, pergi bagai anjing disabet tongkat.

Mereka yang tertinggallah yang terpaksa harus memikul dan bertanggung jawab serta membayar apa saja yang menjadi konsekuensi. Tidak percaya? Cek saja ke individu, komunitas, atau masyarakat yang pernah dengan gagah berani disebut “dampingan” oleh aktivis dan institusi-institusi itu.

Begitulah “rumus kedai kopi” dan konsekuensinya.[]

Buat situs web Anda sendiri, gratis di WordPress.com.Buat situs web Anda sendiri.
Mulai gratis